quarta-feira, 28 de março de 2012


Seminar Perubahan Iklim

Posted by admin on 2010-06-21 13:38:20

Tantangan Bagi Indonesia Program Pascasarjana Departemen Sosiologi Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerjasama dengan Ford Foundation mengadakan seminar dengan tema “Perubahan Iklim: Tantangan Bagi Indonesia.” Kegiatan yang sudah berlangsung pada tanggal 10 Juni lalu di Pusat Studi Jepang Kampus Depok, terbagai dalam tiga sesi yaitu, Perubahan Iklim: Masalah bagi Indonesia; Berbagai Perspektif dalam Merespon Dampak Perubahan Iklim serta sesi terakhir Alternatif Solusi Perubahan Iklim.
Menurut Rahardika Arista utama, public relations seminar, jumlah peserta mencapai 350 an orang dan para pembicara antara lain Francisia SSE Seda dari Departemen Sosiologi FISIP UI, Tony Soehartono, dari Kementrian Kehutanan, Arif Aliadi, Direktur eksekutif LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia), Irhash Ahmady dari WALHI, Prof. Rizaldi Boer dari ITB, Nana Suparna dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Giorgio Budi Indiarto dari Indonesian Center for Enviromental Law, Setyo Mursidik dari Pusat Studi Lingkungan UI, Ari Muhamaad dari WWF Indonesia, Indira Darmayana dari Yayasan Pelangi Indonesia dan Emiyatun Hayati Triastuti dari BAPPENAS.Sesi pertama terdiri dari 4 pembicara. Pembicara pertama adalah Francisia SSE Seda dari Departemen Sosiologi UI. Menurut Seda, masalah perubahan iklim bisa ditanggulangi lewat pembangunan berkelanjutan. Namun, Seda mengkritik masalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ini. Sustainable development pada hakikatnya sama saja dengan sistem pembangunan saat ini. Ia masih berparadigma government-centered, tidak kontekstual, ahistoris, dan masih menekankan pertumbuhan, bukan kesejahteraan. Menurut Seda, konsep pembangunan berkelanjutan ini harus dirombak menjadi kontekstual sesuai lingkungan dan memasukkan unsur-unsur pengetahuan lokal baik formal maupun informal. Pembicara kedua, Tonny Soehartono (Kementerian Kehutanan RI) mengungkapkan hutan Indonesia cukup berjasa dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, kini hutan Indonesia tengah mengalami ancaman deforestasi 1,125 juta hektar/tahun dan sebanyak 626.000 hektar deforestasi itu berasal dari illegal logging. Kini pemerintah sedang berjuang untuk mengatasi permasalahan itu bekerjasama dengan dunia internasional. Diharapkan pada 2020 nanti, dari 600 juta ton emisi, 100 juta ton bisa diserap lewat hutan.

Pembicara ketiga, Arif Aliadi, Direktur Eksekutif LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia), mengungkapkan bahwa REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) bisa menjadi solusi perubahan iklim. Namun, yang terjadi saat ini, REDD malah dijadikan ladang uang dan berjalan kurang efektif. Arif memberi wacana harus ada perombakan di konsep REDD, yakni lebih memperhatikan kontekstual sosial masyarakat dan menekankan konsep Sustainable Forest Management. Pembicara keempat, Irhash Ahmady dari WALHI, menjelaskan bahwa perubahan iklim adalah sinyalemen terakhir dari gagalnya konsep ekonomi dunia yang mempertahankan “ketidakadilan global”. Konsep ekonomi yang tidak seimbang itu dilakukan oleh negara utara (eks penjajah) terhadap negara selatan (bekas negara jajahan). Ketidakadilan global ini memicu pengrusakan terhadap alam dan akhirnya terjadi berbagai bencana berskala global. Solusi dari hal ini adalah perubahan paradigma dari ketidakadilan global itu menuju HELP yang terdiri dari Human Security, Ecological Debt, Livelihood Tenure Security, danProduction and Consumption. Setelah sesi pertama, peserta dipersilahkan istirahat dan menyantap hidangan yang telah disiapkan panitia. Acara kemudian dilanjutkan ke sesi dua. Pada sesi ini, panitia menghadirkan 4 pembicaara, yakni Prof. Rizaldi Boer dari ITB, Ir. Gunardi dari Deputi Menteri LH Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan LH, Nana Suparna, wakil ketua bidang hutan alam APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), dan Giorgio Budi Indiarto dari ICEL (Indonesian Center for Enviromental Law). Sesi ini dimoderatori oleh Shanty Novriaty, dosen Sosiologi FISIP UI. Rizaldi Boer menerangkan bahwa sistem pertanian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Padahal rakyat Indonesia cukup banyak bergantung dari sektor pertanian. Untunglah kini sudah dikembangkan berbagai macam varietas padi yang bisa tahan dari kekeringan, banjir, dan salinitas tinggi. Namun, tetap saja sektor pertanian ini masih mempunyai banyak tantangan. Pembicara kedua, Ir.Gunardi, merangkum berbagai hal tentang perubahan iklim, seperti efek rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Gunardi mengajak kita untuk melakukan berbagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim, di antaranya dengan melakukan mitigasi (pengurangan emisi) dan adaptasi (penyesuaian gaya hidup terhadap perubahan iklim). Pembicara ketiga, Nana Suparna, mengatakan bahwa PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) bisa mengendalikan dampak perubahan iklim. “Peran PHPL, baik dalam pengelolaan hutan alam maupun hutan tanaman yang berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian, berperan penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Selain itu, PHPL juga berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi,” tutur pembicara. PHPL terdiri dari beberapa aspek, yakni pencegahan kebakaran hutan dan penggunaan teknologi tanpa bakar pada kegiatan persiapan lahan, pencegahan atau pengurangan deforestasi, pengurangan degradasi hutan, dan melakukan kegiatan konservasi.

PHPL intinya adalah mengelola hutan alami dan hutan tanaman. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam bidang ini masih sangat banyak. Indonesia tertinggal jauh dari Cina dan Malaysia. Giorgio Budi Indiarto, pembicara terakhir dari sesi dua, menuturkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini, sudut pandang masyarakat sipil (civil society) juga mutlak perlu dipertimbangkan karena mereka lah yang merasakan dampaknya. Selama ini, proses pembicaraan perubahan iklim selalu dilihat dari segi ekonomi saja. Bahkan, lebih buruk lagi, terjadi ketimpangan utara-selatan dalam pencarian solusi perubahan iklim (Irhas Hamadi, pembicara sesi pertama, menyebutnya dengan istilah “ketidakadilan global”). Giorgio mendesak masyarakat dunia untuk mengubah paradigmanya, bahwa menyelesaikan problem perubahan iklim, berarti juga harus menyetarakan kedudukan negara utara-selatan dan mempertimbangkan sudut pandang civil society. Penyelesaian masalahperubahan iklim ini harus melampaui sekat-sekat politis yang sempit. Di sesi tiga menghadirkan 4 pembicara yaitu Setyo Mursidiqdari Pusat Studi Lingkungan UI, Ari Muhammad dari WWF Indonesia, Indira Darmayana dari Yayasan Pelangi Indonesia, dan Ir. Emiyatun Hayati Triastuti M.Sc., Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAPPENAS. Sesi ini dimoderatori oleh Dody Prayogo, dosen Sosiologi Lingkungan FISIP UI. Setyo Mursidiq menyatakan dalam menghadapi perubahan iklim, paradigma pembangunan harus diubah. Selama ini, pembangunan yang cenderung bersifat mekanistik harus diubah menjadi holistik. Pembangunan harus mempertimbangkan kebudayaan masyarakat lokal, manusia dan alam adalah mitra, menyatunya etika dan kehidupan sehari-hari, penekanan pada kerjasama, desentralisasi, dan kualitatif, mempertimbangkan kemajemukan, dan mendekati persoalan secara multidimensi. Istilah yang populer untuk hal-hal di atas adalah sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Pembicara-pembicara selanjutnya juga memberi wacana tentang solusi perubahan iklim, diantaranya harus ada kerjasama internasional, Undang-undang yang mengikat (untuk mengendalikan emisi/mitigasi), dan mengubah kebiasaan hidup kita menjadi “hijau” (adaptasi). Artinya, untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim ini, mutlak dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak baik itu swasta, pemerintah, maupun masyarakat. (WHY)

terça-feira, 6 de março de 2012

SE Environment holds workshop on Clean Development in TL.


SE Environment holds workshop on Clean Development in TL

The Secretariat of State for the Environment working with the Ministry of Economy and Development help a workshop to promote and increase the capacity of Ministries. The Secretariat of State for the Environment together with the Ministry of Economy and Development held a workshop to promote and increase the capacity of Ministries, the Government, and of stakeholders on the mechanisms involved in Clean Development and also to speak about set up of a National Authority Designates (DNA) one of the requirements so that TL can access the mechanism for carbon credit.
“This workshop speaks about the role of stakeholders and the cycle of the mechanism of Clean Development and also introduce the key aspects of this initiative and the project viability for Clean Development,” said National Advisor, SE Environment, Diametrio Do Amaral De Carvalho, last week (15/12), at Hotel Timor in Dili.

According to the Director of the Organizing Committee De Carvalho Timor-Leste already ratified the Climate Change Convention and also the Kyoto Protocol three years ago in Bali, Indonesia, but Timor-Leste has not yet use its entitlement to carbon trading because it has not yet established the required National Designated Authority (DNA).

“We need to set up an institution that in future can identify such projects in the category of Clean Development Mechanisms (CDM), a project of the Clean Development initiative so that we can get additional funds from the carbon credit mechanism.”
The workshop highlighted the importance that all stakeholders understand what is at stake so that they can establish a structure and so they know what its role is, how it will work and how the whole mechanism functions.

This was the third time such a workshop took place. The first workshop was about what is the National Designated Authority; the second introduced the Clean Development Mechanisms; and the third was to provide more in-depth information about the project part of the CDM.
The workshop was a join initiative by the Secretariat of State for the Environment and the Ministry of Economy and Development and was funded by the Asian Development Bank (ADB).

In the meantime Remigio “LAKA” Vieira, a representative of the Farming Study Group said Timor-Leste needs to know about carbon credit and trading.
“As a civil society organization we believe more information needs to be disseminated so that everyone understands how the projects will be implemented and to ensure the criteria stipulated by future projects,” said Representative Vieira.

segunda-feira, 5 de março de 2012

Prezidénti eleitu tenki tau Atensaun bá Agrikultór




KAMIS, 23 FEBRUARI 2012


Prezidénti eleitu tenki tau Atensaun bá Agrikultór


Kandidatura Prezidenti Republikua (PR) bá periodu tinan 2012-2017, wainhira eleitu b’a kadeira Prezidenti Repúblika tenki tau atensaun bá povu Timor Leste ne’ebé maioria iha vida agrikultor durante ne’e.
Responsavel Farming Study Group (FSG), Remegio Viera’Laka’, ne’ebé husu bá Kandidatu Presidenti Republiku RDTL katak, wainhira elleitu bá prezidneti Repúblika period tinan 2012-2017, tenki tau atensaun bá povu agrikultor sira.
“Kandidatura Prezidenti tenki toma atensaun ba komunidade maioria agrikultor sira nia direitu hodi bele sai prioridade nasionál. Ami hakarak agradese mos ba Prezidenti Repúblika tanba rekomenda FSG hanesan ONG nasionál ejisti iha Timor Leste luta ba prioridade agrikultores," heteten Remigio Laka, liu husi karta ne’ebé redasaun Diario Timor Post asesu iha Tersaa horseik.
Tuir Remigio katak, FSG ne'ebe establese iha dia 07 de marsu 2004 ate agora identifika nafatin problema agrikultores, iha obstaklu bo’ot ba nasaun RDTL ida ne'e mak oinsa bele tau as comunidade agrikultores hanesan parte ida ba solusaun pas no estabilidade ba nasaun. Tanba agrikultores mak maioria 85% hanesan vida agrikultores no depende ba nia aihan rasik.
Ho ida ne’e FSG ne'ebe hanesan foin hetan kuinesementu husi Presidenti Repúblika iha dia 06 de febreiro 2012 hanoin katak, prioridade nasionál ba dezenvolvimentu ba nasaun ida ne'e mak presija hadia prioridadde sira ne'ebe durante ne'e dala ruma FSG konsidera guvernu ne'e lakoi tau hanesan prioridade nasionál porfundu, hanesan dala ruma tau as no dala ruma hatun.
Nia dehan, iha failansu ida ne'e durante ne'e FSG identifika tuir hanesan barometru ida ne'ebe presiza hatene tuir mak OJE la tau as hanesan sai prioridade ida ne'ebe bele koloka ba agrikultores sira nia orgaun komponeti no la asleira vida moris agrikultores sira.
Tamba ne’e nia dehan, lider durante ne’e uza nia poder hodi disidi tuir sira nia hakarak de'it sem rasionalidade no tuir realidade ita nia komun maoris tuir. Tanba sei ita koalia kona ba libertasaun do povu maubere.           
“Ida ne'e iha parte oinsa maluk sira ne'ebe iha poder sira ne'e bele tau as ba prioridade nasionál hanesan, kria lei ida ba prioridade nasionál ba dezenvolvimentu agrikultores 12% husi total orsamentul jeral estadu ba agrikultores sira nia programa. Hanesan durante ne'e ami rekomenda ba publiku no xéfe Parlamentu Nasionál komisaun D ba asuntu agrikultores sira 12 % husi total OJE kada tinan,” dehan Laka.
Ho razaun katak, Agrikultores mak save ba dezenvolvimentu nasionál ba nasaun RDTL iha rai pedasuk ida ne'e. Tanba kestaun maioria. Tamba tuir observasaun  ne’ebé iha husi publiku hanesan seluk mak sei atinji kresimentu ekonomia mikro ba nasaun hanesan foin lalais ne'e iha febreiru dia 8, 2012 tuir Eis Primeiru Ministru (PM) RDTL, Mari Alkatiri, dehan 70 % kreimentu ekonomia timor leste iha rai laran mak agrikultura. Hanesan uluk iha 2007 tuir Partidu Demokratiku Repúblika Timor Leste. Osorio Mau Leki, tau as iha nia Partidu maibe la konsege hetan poder entaun labele atinji tanba la liu husi tres porsentu husi elisaun parlementar.
Lian fuan hanesnan mós Ministru Agrikultura, Mariano Assanami Sabino, hateten katak agrikultura tenki diversifika uaihira ministru ne'e halao nia knar hanesan durante ne'e halao dadaun. No iha tinan ualu ne'e FSG hanesan NGO ki'ik ida ne'ebe luta oinsa agrikultores bele sai prioridade nasionál hodi atinji kresimento ekonomi ba bele garante estabilidade nasionál liu husi povu maioria ida ne'e tanba ne'e mak tenki kria metade de OJE ba 12% hodi bele garante no hametin dezenvolveimentu Agrikultura ne'ebe durante ne'e FSG ejije. 
“Ami husu no informa ba kandidatu PR sira hodi ba aban bairua sei karik sai Presidenti RDTL ba petiode 2012-2017 tenki tau atensaun nafatin tanba tuir Planu Estrategia nasionál AMP la inklui obstaklu hirak ne'e. Karik bele adopta PEDN 2030 ne'e. Maibe hakbi'it nafatin tuir no hamri'ik husi realidade ne'e. Tanba atu dezenvolve tuir ita nia ema nia kbi'it maioria ne'e,” afirma Remigio Laka.