Seminar Perubahan Iklim
Posted by admin on 2010-06-21 13:38:20
Tantangan Bagi Indonesia Program Pascasarjana Departemen Sosiologi Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerjasama dengan Ford Foundation mengadakan seminar dengan tema “Perubahan Iklim: Tantangan Bagi Indonesia.” Kegiatan yang sudah berlangsung pada tanggal 10 Juni lalu di Pusat Studi Jepang Kampus Depok, terbagai dalam tiga sesi yaitu, Perubahan Iklim: Masalah bagi Indonesia; Berbagai Perspektif dalam Merespon Dampak Perubahan Iklim serta sesi terakhir Alternatif Solusi Perubahan Iklim.
Menurut Rahardika Arista utama, public relations seminar, jumlah peserta mencapai 350 an orang dan para pembicara antara lain Francisia SSE Seda dari Departemen Sosiologi FISIP UI, Tony Soehartono, dari Kementrian Kehutanan, Arif Aliadi, Direktur eksekutif LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia), Irhash Ahmady dari WALHI, Prof. Rizaldi Boer dari ITB, Nana Suparna dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Giorgio Budi Indiarto dari Indonesian Center for Enviromental Law, Setyo Mursidik dari Pusat Studi Lingkungan UI, Ari Muhamaad dari WWF Indonesia, Indira Darmayana dari Yayasan Pelangi Indonesia dan Emiyatun Hayati Triastuti dari BAPPENAS.Sesi pertama terdiri dari 4 pembicara. Pembicara pertama adalah Francisia SSE Seda dari Departemen Sosiologi UI. Menurut Seda, masalah perubahan iklim bisa ditanggulangi lewat pembangunan berkelanjutan. Namun, Seda mengkritik masalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) ini. Sustainable development pada hakikatnya sama saja dengan sistem pembangunan saat ini. Ia masih berparadigma government-centered, tidak kontekstual, ahistoris, dan masih menekankan pertumbuhan, bukan kesejahteraan. Menurut Seda, konsep pembangunan berkelanjutan ini harus dirombak menjadi kontekstual sesuai lingkungan dan memasukkan unsur-unsur pengetahuan lokal baik formal maupun informal. Pembicara kedua, Tonny Soehartono (Kementerian Kehutanan RI) mengungkapkan hutan Indonesia cukup berjasa dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, kini hutan Indonesia tengah mengalami ancaman deforestasi 1,125 juta hektar/tahun dan sebanyak 626.000 hektar deforestasi itu berasal dari illegal logging. Kini pemerintah sedang berjuang untuk mengatasi permasalahan itu bekerjasama dengan dunia internasional. Diharapkan pada 2020 nanti, dari 600 juta ton emisi, 100 juta ton bisa diserap lewat hutan.
Pembicara ketiga, Arif Aliadi, Direktur Eksekutif LATIN (Lembaga Alam Tropika Indonesia), mengungkapkan bahwa REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) bisa menjadi solusi perubahan iklim. Namun, yang terjadi saat ini, REDD malah dijadikan ladang uang dan berjalan kurang efektif. Arif memberi wacana harus ada perombakan di konsep REDD, yakni lebih memperhatikan kontekstual sosial masyarakat dan menekankan konsep Sustainable Forest Management. Pembicara keempat, Irhash Ahmady dari WALHI, menjelaskan bahwa perubahan iklim adalah sinyalemen terakhir dari gagalnya konsep ekonomi dunia yang mempertahankan “ketidakadilan global”. Konsep ekonomi yang tidak seimbang itu dilakukan oleh negara utara (eks penjajah) terhadap negara selatan (bekas negara jajahan). Ketidakadilan global ini memicu pengrusakan terhadap alam dan akhirnya terjadi berbagai bencana berskala global. Solusi dari hal ini adalah perubahan paradigma dari ketidakadilan global itu menuju HELP yang terdiri dari Human Security, Ecological Debt, Livelihood Tenure Security, danProduction and Consumption. Setelah sesi pertama, peserta dipersilahkan istirahat dan menyantap hidangan yang telah disiapkan panitia. Acara kemudian dilanjutkan ke sesi dua. Pada sesi ini, panitia menghadirkan 4 pembicaara, yakni Prof. Rizaldi Boer dari ITB, Ir. Gunardi dari Deputi Menteri LH Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan LH, Nana Suparna, wakil ketua bidang hutan alam APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia), dan Giorgio Budi Indiarto dari ICEL (Indonesian Center for Enviromental Law). Sesi ini dimoderatori oleh Shanty Novriaty, dosen Sosiologi FISIP UI. Rizaldi Boer menerangkan bahwa sistem pertanian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Padahal rakyat Indonesia cukup banyak bergantung dari sektor pertanian. Untunglah kini sudah dikembangkan berbagai macam varietas padi yang bisa tahan dari kekeringan, banjir, dan salinitas tinggi. Namun, tetap saja sektor pertanian ini masih mempunyai banyak tantangan. Pembicara kedua, Ir.Gunardi, merangkum berbagai hal tentang perubahan iklim, seperti efek rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Gunardi mengajak kita untuk melakukan berbagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim, di antaranya dengan melakukan mitigasi (pengurangan emisi) dan adaptasi (penyesuaian gaya hidup terhadap perubahan iklim). Pembicara ketiga, Nana Suparna, mengatakan bahwa PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) bisa mengendalikan dampak perubahan iklim. “Peran PHPL, baik dalam pengelolaan hutan alam maupun hutan tanaman yang berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian, berperan penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Selain itu, PHPL juga berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi,” tutur pembicara. PHPL terdiri dari beberapa aspek, yakni pencegahan kebakaran hutan dan penggunaan teknologi tanpa bakar pada kegiatan persiapan lahan, pencegahan atau pengurangan deforestasi, pengurangan degradasi hutan, dan melakukan kegiatan konservasi.
PHPL intinya adalah mengelola hutan alami dan hutan tanaman. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam bidang ini masih sangat banyak. Indonesia tertinggal jauh dari Cina dan Malaysia. Giorgio Budi Indiarto, pembicara terakhir dari sesi dua, menuturkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini, sudut pandang masyarakat sipil (civil society) juga mutlak perlu dipertimbangkan karena mereka lah yang merasakan dampaknya. Selama ini, proses pembicaraan perubahan iklim selalu dilihat dari segi ekonomi saja. Bahkan, lebih buruk lagi, terjadi ketimpangan utara-selatan dalam pencarian solusi perubahan iklim (Irhas Hamadi, pembicara sesi pertama, menyebutnya dengan istilah “ketidakadilan global”). Giorgio mendesak masyarakat dunia untuk mengubah paradigmanya, bahwa menyelesaikan problem perubahan iklim, berarti juga harus menyetarakan kedudukan negara utara-selatan dan mempertimbangkan sudut pandang civil society. Penyelesaian masalahperubahan iklim ini harus melampaui sekat-sekat politis yang sempit. Di sesi tiga menghadirkan 4 pembicara yaitu Setyo Mursidiqdari Pusat Studi Lingkungan UI, Ari Muhammad dari WWF Indonesia, Indira Darmayana dari Yayasan Pelangi Indonesia, dan Ir. Emiyatun Hayati Triastuti M.Sc., Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup BAPPENAS. Sesi ini dimoderatori oleh Dody Prayogo, dosen Sosiologi Lingkungan FISIP UI. Setyo Mursidiq menyatakan dalam menghadapi perubahan iklim, paradigma pembangunan harus diubah. Selama ini, pembangunan yang cenderung bersifat mekanistik harus diubah menjadi holistik. Pembangunan harus mempertimbangkan kebudayaan masyarakat lokal, manusia dan alam adalah mitra, menyatunya etika dan kehidupan sehari-hari, penekanan pada kerjasama, desentralisasi, dan kualitatif, mempertimbangkan kemajemukan, dan mendekati persoalan secara multidimensi. Istilah yang populer untuk hal-hal di atas adalah sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Pembicara-pembicara selanjutnya juga memberi wacana tentang solusi perubahan iklim, diantaranya harus ada kerjasama internasional, Undang-undang yang mengikat (untuk mengendalikan emisi/mitigasi), dan mengubah kebiasaan hidup kita menjadi “hijau” (adaptasi). Artinya, untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim ini, mutlak dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak baik itu swasta, pemerintah, maupun masyarakat. (WHY)
